MEDIA MAINSTREAM DAN ANCAMAN KEBEBASAN PERS

Sumber: www.stillnessinthestorm.com

          Benyamin Constant salahsatu tokoh politik Prancis pernah mengatakan; “Dengan surat kabar muncul kericuhan, tapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan”. Statement ini mempertegas bahwa pentingnya pers sebagai kontrol sosial. Dengan statusnya sebagai pilar keempat demokrasi, menjadi mutlak kebebasan pers itu dijunjung. Tentu menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis ketika mengalami kekerasan dari suatu kelompok.

            Waktu terus berlalu dan zaman semakin berkembang, tentu kehidupan pers ada perubahan dari masa sebelumnya, tak terkecuali media mainstream. Media  mainstream akhir-akhir ini seakan-akan menjadi cambuk keras bagi kebebasan pers di Indonesia. Prinsip loyalitas kepada masyarakat semakin pudar ketika jurnalis menyalahpahami prinsip pemantau terhadap kekuasaan. Bill Kovach, mantan kurator Foundation for Jurnalism di Universitas Harvard pernah mengatakan bahwa wartawan sering salahpaham terhadap prinsip pemantau kekuasaan. Wartawan sering mengartikan “susahkan orang yang senang”.  Lebih lanjut, prinsip anjing penjaga (watchdog) ini tengah terancam ketika para jurnalis lebih menyajikan sensasi daripada pelayanan yang layak kepada masyarakat.

            Di tengah pesta demokrasi 2019, peran pers menjadi penting ketika dihadapkan pada relita panasnya pergesekan antara peserta pemilu. Independensi pers menjadi tombak kekuatan yang harus dijunjung tinggi untuk memenuhi kewajiban pada kebenaran dan loyalitas kepada masyarakat. Kecemasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap media yang dianggap mainstream tidak bisa dianggap sebelah mata. Elemen dan independensi pers akhir-akhir ini telah dikesampingkan ketika elite pokitik menjamah ke dunia jurnalisme.

            Masa reformasi telah memasuki tahun ke 21. Tentunya kehidupan demokrasi membutuhkan pengawalan yang serius dari penggiat pers, baik pemantau pemerintahan atau penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintahan. Momentum kebebasan pers harus digunakan atau dipraktikkan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan seperti media mainstream yang mudah dikendalikan oleh elite dan kepentingan politik sepihak. Masa kelam pers pada orde baru seharusnya dijadikan motivasi untuk kehidupan pers yang bebas dan merdeka di zaman reformasi.

Pers memang berada diluar sistem politik formal, tetapi peran pers sangat strategis dalam mengawal isu politik kepada masyarakat. Sehingga kebebasan pers itu sendiri menjadi barometer kesuksesan suatu pemerintahan dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Posisi penting pers juga sudah diakui fungsi dan keberadaannya dengan diaturnya  dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang tersebut kehidupan pers dilepaskan dari campur tangan Negara, dalam artian posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi bersifat independen. Sehingga dalam menjalankan fungsinya pers tidak lagi menjadi alat kekuasaan oleh pihak tertentu. Lalu bagaimana dengan media yang mainstream? Perlahan telah menggrogoti independensi dan kebebasan.

Penyebab adanya media maistrem secara umum adalah  terjangkit  dengan “godaan dunia” yang dihadapi penggiat pers, tidak jarang banyak dari mereka yang mementingkan materi semata dalam menjalankan profesinya tersebut daripada menjunjung nilai independensi dan kebebasan. Sehingga dengan hal ini muncul dibeberapa media baik media cetak maupun online mengabarkan suatu berita yang memertontonkan hal sifatnya subjektif dan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi masyarakat.  

Keberpihakan pers kepada suatu pihak berakibat merapuhkan idelisme pers.  Jika sifat mainstream tetap bertebaran dalam jagat media di Indonesia, maka dapat dipastikan perlahan-lahan pers nasional tidak ada yang idealis dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang ada hanya  pers nasional yang memperjuangan elite politik  dan keuangan. Padahal pers sebagai pilar ke 4 demokrasi ada untuk menjadi mata tambahan rakyat dalam mengawasi penyelenggara negara. Jurnalis secara tupoksinya tidak semata hanya menulis atau melaporkan berita secara disiplin verifikasi. Tetapi juga memberikan petunjuk ke arah transformasi berdasarkan tujuan kehidupan berdemokrasi.

*Is'adur Rofiq, Mahasiswa Teknologi Pertanian UNEJ